Menyingkap Misteri Laut Tiongkok Selatan

Pengantar
Merespon gonjang-ganjing di Laut Tiongkok Selatan (LTS), terutama terkait penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok di perairan dekat Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di Natuna. Beliau dengan yakin memimpin rapat terbatas di kapal perang Imam Bonjol. Banyak spekulasi bermunculan soal ini tetapi pesan yang beliau kirim sangat jelas. Kedaulatan dan hak berdaulat NKRI adalah perkara serius, perkara nomor satu. Lepas dari dukungan saya terhadap langkah presiden itu, saya rasa masih sangat banyak yang perlu kita pahami soal silang sengkarut LTS. Tulisan ini adalah kontribusi kecil, bukan untuk menyelesaikan keruwetan itu tetapi sekedar mengurai semoga menghadirkan pemahaman yang lebih jernih.

Continue reading “Menyingkap Misteri Laut Tiongkok Selatan”

Advertisements

Memahami Tragedi Pencurian Ikan di Laut Tiongkok Selatan

  1. Beberapa hari lalu Kapal Tiongkok konon masuk ke laut Ina dan nyuri ikan. Petugas kita mau nangkap, datang kapal besar Tiongkok #IkanNatuna
  2. Kapal Tiongkok ini ada di laut dekat Natuna dan diyakini itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Ina, makanya mau ditangkap #IkanNatuna
  3. Ternyata saat mau ditangkap, ada kapal besar yg ‘mengawal’ dan minta kapal ikan iti dilepaskan. Lo kok gitu? #IkanNatuna
  4. Kata petugas Tiongkok, kapal itu ada di Laut mereka. Istilahnya traditional fishing ground. Piye iki? Kok dua2nya ngaku? #IkanNatuna
  5. Ina yakin kejadian itu di laut Ina, Tiongkok juga yakin kapal itu di lautnya Tiongkok. Bingung nggak kita? #IkanNatuna
  6. Gini.. ta kasih tahu duduk perkaranya. Kewenangan suatu negara atas laut itu diatur konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS #IkanNatuna
  7. Laut yg jd kewenangan Ina di sekitar Natuna di laut tiongkok selatan juga diatur UNCLOS. Aturannya jelas, lebarnya jelas. #IkanNatuna
  8. Masih inget kan waktu SMP/SMA dulu, negara busa klaim laut teritorial, ZEE dan lain2 itu? Indonesia patuh pada itu. #IkanNatuna
  9. Di Laut Tiongkok Selatan juga ada Vietnam dan Malaysia. Krn jaraknya deketan, Ina harus berbagi laut sama mereka. #IkanNatuna
  10. Ina sdh tetapkan #BatasMaritim dg Malaysia (1969) dan Vietnam (2003) tapi baru untuk dasar laut aja. Air laut belum dibagi #IkanNatuna
  11. Lo kok bisa, dasar laut sudah dibagi tapi air lautnya belum? Aturan hukumnya beda Bro. Makanya belajar hukum laut :)) #IkanNatuna
  12. Meski belum tetapkan batas air laut (ZEE) dg MY dan VN, Ina sdh klaim batas ZEE secara sepihak dan dituangkan di Peta NKRI #IkanNatuna
  13. Jadi kalau Agan pernah lihat garis batas ZEE Ina di sekitar Natuna di peta resmi NKRI itu adalah klaim sepihak kita. #IkanNatuna
  14. Klaim sepihak ini penting agar tetangga tahu posisi kita. Tapi kaum intelektual seperti Agan hrs tahu, itu klaim sepihak #IkanNatuna
  15. Peta resmi kita yg menunjukkan klaim kita di sekitar Natuna bisa diunduh di website resmi BIG big.go.id/peta-nkri/ #IkanNatuna
  16. Klaim sepihak itulah yg selama ini kita jadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut termasuk utk mengelola ikan #IkanNatuna
  17. Kalau ada negara lain yg nangkap ikan di laut yg kita klaim itu, tentu tidak kita biarkan. Kita hrs tegaskan klaim kita. #IkanNatuna
  18. Tapi apakah mereka melanggar batas? Bagi kita ya tapi bagi mereka blm tentu. Mereka jg punya klaim sendiri tentunya. #IkanNatuna
  19. Kalau saja kultwit ini oleh orang Vietnam tentu dia akan sampaikan klaim sepihak Vietnam juga dan sampaikan Peta resminya. #IkanNatuna
  20. Sepanjang memang klaimnya berdasarkan UNCLOS ya sah2 saja. Jika terjadi tumpang tindih, nah itu yg hrs dirundingkan #IkanNatuna
  21. Lalu apa kaitannya dg Tiongkok? Apa mereka juga punya hak atas laut di dekat Natuna? Inilah perkara utamanya 🙂 #IkanNatuna
  22. Tahun 1947 Tiongkok mengajukan klaim yg melingkupi sebagian besar laut tiongkok selatan berupa garis putus2 di atas peta. #IkanNatuna
  23. Klaim Tiongkok ini tdk berdasarkan UNCLOS. Ya wajar, tahun segitu kan blm ada UNCLOS hehe. Dasarnya adalah alasan sejarah. #IkanNatuna
  24. Intinya, menurut keyakinan Tiongkok, kawasan di Laut Tiongkok Selatan itu memang sejak dulu milik nenek moyang mereka. #IkanNatuna
  25. Opini: wajar Tiongkok ga pakai UNCLOS saat klaim thn 1947 tapi skrg ada UNCLOS dan mrk sdh mengakui. Harusnya sesuaikan dong #IkanNatuna
  26. Btw, klaim Tiongkok tahun 1947 itu dikenal dg nine-dashed line krn berupa 9 grs putus2. Negara di kawasan MENOLAK! #IkanNatuna
  27. Btw lagi, nine-dashed line ini juga gak jelas maksudnya apakah jg mengklaim pulau dan laut atau pulau aja. Tiongkok ga jelaskan. #IkanNatuna
  28. Koordinat nine-dashed line ini, ketika dikeluarkan, jg ga jelas jadi kt ga bisa melakukan analisis secara teknis yg akurat. #IkanNatuna
  29. Ingat, garis ini putus2 shg ga jelas lingkupnya kawasan mana aja. Kalau mau analisis harus disambung dulu. Nyambungnya gmn? #IkanNatuna
  30. Tahun 2009 untuk pertama kalinya secara resmi Tiongkok keluarkan peta yg tampilkan nine-dashed line lewat PBB. Ini kemajuan. #IkanNatuna
  31. Di peta 2009 itu nine-dashes line nampal jelas dan peta itu ada koordinatnya. Jd lumayan teliti untuk dipakai alat analisis #IkanNatuna
  32. Utk aalisis klaim Tiongkok dibandingkan Klaim Ina, saya pk peta resmi NKRI n peta Tiongkok 2009 ini. Sumber terbaik yg ada. #IkanNatuna
  33. Ingat, Ina tidak pernah akui nine-dashed line. Begitu pula negara2 lain. Jd secara legal klaim Tiongkok ini ‘tidak ada’ #IkanNatuna
  34. Secara legal ‘tidak ada’ tapi nyatanya Tiongkok ttp pakai nine-dashed line sbg dasar definisi lautnya dan untuk nangkap ikan #IkanNatuna
  35. Itulah sebabnya saya pakai peta 2009 iti untuk alat analisis. Ini analisis teknis, bukan legal. Posisi Ina jelas: tidak akui #IkanNatuna
  36. Saat peta NKRI dan Peta Tiongkok 2009 itu ditupangsusunkan ada tumpang tindih. Jika garis putus2 disambung, makin kelihatan. #IkanNatuna
  37. Klaim laut Tiongkok ini memang sampai dekat sekali dg Natuna meskipun jelas Tiongkok tak ragukan kedaulatan Ina atas Natuna #IkanNatuna
  38. Jika diplot koordinat kapal ikan Tiongkok termasuk ‘pengawalnya’ maka posisinya adalah pada kawasan tumpang tindih dg Ina. #IkanNatuna
  39. Bagi Ina, kawasan ini tentu saja ‘milik’ Ina dan Tiongkok tdk berhak krn dasar klaim yg tidak jelas alias ilegal. #IkanNatuna
  40. Opini: Ina dan Tiongkok sama2 klaim sepihak. Bedanya, Ina pakai UNCLOS, Tiongkok ‘hanya’ pk alasan sejarah. Mn yg lbh kuat? #IkanNatuna
  41. Klaim terhadap laut ini ada aturannya dan hrs jelas lebarnya diukur dr daratan. Nine-dashed line jelas ga sesuai kaidah itu #IkanNatuna
  42. Tapi, sekali lagi, Tiongkok bersikeras dan menjadikan klaim itu sbg dasar beraktivitas di sekitar Natuna #IkanNatuna
  43. Apakah Ina benar mengusir nelayan itu? Sebagai negara berdaulat yg klaimnya berdasarkan hukum, Ina ta bisa diamkan Tiongkok. #IkanNatuna
  44. Apakah Tiongkok benar melindungi nelayannya? Tentu jg bisa dipahami dan mrk jg ‘wajib’ tegaskan klaim lautnya. #IkanNatuna
  45. Hanya saja, sekali lagi, klaim ini lemah jika dilihat dr UNCLOS yg juga sdh diakui oleh Tiongkok sendiri. #IkanNatuna
  46. Bagi Ina, Tiongkok bukan ‘tetangga’ di Laut Tiongkok Selatan dan tak perlu tetapkan #BatasMaritim. Tetangga ada 2: MY dan VN #IkanNatuna
  47. Perlu diingat lagi garis batas ZEE kita di dekat Natuna itu kita maksudkan #BatasMaritim dg MY dan VN. Bukan dg Tiongkok. #IkanNatuna
  48. Di luar semua itu, grs batas ZEE itu adalh klaim sepihak. Artinya blm ada garis batas ZEE yg disepakati di kawasan itu. #IkanNatuna
  49. Artinya kalau kita mau adukan sebuah negara ke pengadilan internasional, mungkin dasar wilayah dan yurisdiksi belum kuat. #IkanNatuna
  50. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Tindakan penangkapan dan protes formal sdh tepat dan itu adalah penegasan klaim. #IkanNatuna
  51. Kini, saatnya semua pihak di Ina paham duduk perkaranya dg jelas. Instansi2 perlu paham hukum laut agar responnya padu. #IkanNatuna
  52. Ini jg ingatkan bahwa penetapan #BatasMaritim sangat mendesak, dlm hal ini dg 10 tetangga. Tiongkok juga? Nanti dulu! #IkanNatuna
  53. Yg menarik, hrs diakui bahwa kini adalah masa2 keren krn ‘semua orang’ peduli laut. Kita memang Bangsa Bahari!#IkanNatuna
  54. Kepedulian akan laut ini harus dijadikan memen baik bagi pendididikan kelautan untuk generasi muda Ina. Jangan asal bunyi. #IkanNatuna
  55. Saatnya bilang “bukan hanya nenek moyangku, aku juga seorang pelaut”. Sekian obtolan soal #IkanNatuna, semoga bermanfaat. Pls RT 🙂

PS. Kalau ingin membaca tulisan dengan ilustrasi peta, silakan baca di sini.

Telepon dari Yanti

Lega, akhirnya bisa bertemu Ibu Rektor untuk minta tanda tangan beliau. Beberapa hari ini saya dikejar-kejar mitra UGM dari luar negeri perihal dokumen yang harus saya siapkan dalam rangka sebuah kerjasama. Pasalnya, Ibu Rektor bertugas ke Eropa beberapa hari ini sehingga semua proses terhenti untuk menunggu tanda tangan beliau. Meskipun Senin ini libur Imlek, Bu Rektor berkenan ditemui untuk dimintai tanda tangan. Menariknya, saya menemui beliau saat sedang berlatih pentas Kethoprak. Okay, ini cerita lain.

Continue reading “Telepon dari Yanti”

Ambalat Lagi

I MADE ANDI ARSANA

Kompas | 4 Juli 2015

Pada 2005 silam hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memanas karena sengketa Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Satu dekade berlalu, ternyata Ambalat mencuat lagi dan menimbulkan keresahan yang hampir sama. Perihal perbatasan memang tidak sederhana. Indonesia berbagi daratan dengan Malaysia di Borneo sebagai konsekuensi dari kolonialisasi Inggris dan Belanda. Prinsip bahwa wilayah dan batas wilayah suatu negara mengikuti penjajahnya dianut berbagai negara di dunia dewasa ini.

Meski garis batas darat sudah jelas, garis batas lautnya belum ditetapkan. Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia berakhir di sisi timur daratan Borneo, memotong Pulau Sebatik. Idealnya, garis batas yang memotong Pulau Sebatik inilah yang diteruskan ke arah Laut Sulawesi sehingga menjadi pembagi kawasan laut bagi kedua negara. Sayangnya, garis ini belum kunjung terwujud sehingga pembagian laut di Laut Sulawesi belum tuntas hingga kini.

Pelanggaran?

Jika demikian, mengapa ada berita pelanggaran? Mengapa kita bisa yakin menuduh Malaysia memasuki wilayah Indonesia di Ambalat? Perlu dipahami bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia belum bersepakat tentang pembagian kawasan laut, kedua negara sudah mencoba mengklaim secara sepihak. Tidak saja mengklaim, sejak 1960-an Indonesia bahkan sudah menetapkan kawasan konsesi dengan membuat kavling/blok dasar laut yang mengandung minyak atau hidrokarbon lainnya. Blok konsesi ini dieksplorasi perusahaan profesional yang mendapat izin. Salah satu kavling tersebut bernama Ambalat (1999) dan satu lagi bernama East Ambalat (2004).

Malaysia tidak protes secara eksplisit, seakan-akan menyetujui. Meski demikian, pada 1979 Malaysia mengajukan klaim sepihaknya melalui sebuah peta yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia. Indonesia menganggap Malaysia salah karena mengklaim apa yang sudah diklaim Indonesia. Namun, perlu diingat, di Laut Sulawesi belum ada garis batas maritim yang disepakati sehingga belum jelas secara hukum internasional kawasan laut milik Indonesia maupun Malaysia. Keadaan memburuk ketika pada 2005 Malaysia memberikan konsesi atas blok yang sebelumnya sudah dikonsesikan Indonesia. Pecahlah kasus Ambalat jilid 1.

Perlu diingat lagi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Nama Ambalat ini diberikan Indonesia, sedangkan Malaysia menyebutnya ND6 dan ND7. Milik siapa blok tersebut? Indonesia mengklaimnya, Malaysia juga. Keduanya belum bersepakat karena pembagian kawasan laut di Laut Sulawesi belum tuntas. Sampai kini Indonesia dan Malaysia masih merundingkannya secara intensif.

Maju, tetapi belum tuntas

Sejak 2005 sekitar 30 perundingan sudah dilakukan. Ada kemajuan, tetapi belum tuntas. Memang tidak mudah menetapkan batas maritim. Indonesia dan Vietnam perlu 25 tahun, dengan Singapura bahkan hingga 41 tahun untuk batas maritim yang relatif pendek. Jika melihat peta NKRI tahun 2015, tampak bahwa Indonesia menganggap Blok Ambalat adalah bagian dari NKRI. Sementara itu, menurut peta Malaysia 1979, Blok Ambalat dianggap bagian dari Malaysia. Tumpang susun peta Indonesia dan Malaysia memperlihatkan klaim tumpang tindih. Itulah yang saat ini dirundingkan.

Indonesia tentu punya argumen kuat akan klaimnya. Malaysia mungkin punya keyakinan yang sama. Mengapa tidak dibagi dua saja dengan garis tengah? Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar hukum tidak mengatur secara eksplisit metode yang harus digunakan. UNCLOS mewajibkan dua negara bersengketa untuk mencapai “solusi yang adil”, yang artinya “terserah” kepada kedua negara. Maka, peran negosiator sangat penting. Jika tidak selesai dalam negosiasi, kasus ini bisa dibawa ke lembaga peradilan, seperti Mahkamah Internasional atau International Tribunal for the Law of the Sea meski tanda-tandanya belum ada.

Untuk menyelesaikan kasus perbatasan dengan Malaysia, Indonesia menunjuk utusan khusus, yaitu Duta Besar Eddy Pratomo. Tugasnya tidak hanya menyelesaikan kasus Ambalat di Laut Sulawesi, tetapi juga kawasan lain yang belum tuntas: Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan. Kini kedua negara harus mempercepat penyelesaian batas maritim dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan provokatif di kawasan yang masih dalam sengketa. Media juga bertanggung jawab menyajikan berita obyektif agar masyarakat tidak mudah tersulut.

Membela bangsa itu wajib, tetapi tidak dengan menebar kebencian kepada bangsa lain. Membela bangsa harus dengan nasionalisme yang cerdas dan terhormat.

DOSEN TEKNIK GEODESI UGM, PENELITI ISU PERBATASAN INTERNASIONAL

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul “Ambalat Lagi”.

Pahami Ambalat

Untuk merespon gonjang ganjing terkait kasus Ambalat belakangan ini, tadi saya melakukan kultwit. Untuk mendokumentasikan lebih baik, twit itu saya posting kembali di blog ini. Semoga bermanfaat.

  1. Masyarakat umumnya memahami bahwa Ambalat adalah semua kawasan laut di sebelah timur Borneo dan jadi sengketa Indonesia-Malaysia.
  2. Bayangkan peta, borneo dibagi dua: selatan (Kalimantan) untuk Indonesia, utara (Sabah, Sarawak) untuk Malaysia. Batas daratnya sudah ada.
  3. Garis batas ini hanya membagi daratan saja. Garisnya berhenti di bagian timur membagi dua sebuah pulau bernama Sebatik.
  4. Dari pantai timur Sebatik, garisnya harus dilanjuntukan untuk membagi laut. Sampai kini belum ada kesepakatan garis.
  5. Meskipun belum ada kesepakatan garis, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim sendiri kawasan laut di sana.
  6. Indonesia mengklaim dengan cara membuat kavling atau blok konsesi dasar laut yang dikelola pihak ketiga sejak tahun 1966.
  7. Dua dari kavling atau blok itu dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi Ambalat adalah blok dasar laut untuk konsesi migas.
  8. Ambalat bukan pulau, bukan daratan seperti yang banyak orang sangka. Maka kalau mau ke Ambalat berarti harus menyelam :))
  9. Banyak yang salah sangka, dikiranya Ambalat itu pulau atau daratan. Kalau pulau kita direbut orang memang wajar kita bela dengan bambu runcing 😀
  10. Malaysia mengklaim dengan cara membuat peta tahun 1979. Menariknya, Malaysia mengklaim kawasan yang sudah diklaim Indonesia. Lihat gambar di twit 17 dengan label “Malaysia claim line”.
  11. Salahkah Malaysia? Bagi Indonesia, salah tapi pada dasarnya kedua negara melakukan klaim sepihak 🙂
  12. Indonesia menolak peta 1979 yang dikeluarkan Malaysia. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga menolak. Malaysia santai saja 🙂
  13. Indonesia tetap melakukan klaim sepihak dengan membuat beberapa kavling/blok dasar laut. Masalah muncul tahun 2005. Kasus Ambalat I.
  14. Saat itu Malaysia mengkonsesikan apa yang sudah dikonsesikan oleh Indonesia. Dengan kata lain, Malaysia klaim apa yang sudah diklaim Indonesia.
  15. Di mata Indonesia, Malaysia salah tapi sekali lagi, keduanya melakukan klaim sepihak. Hanya memang ada yang duluan ada yang belakangan.
  16. Secara keseluruhan kawasan laut sebelah Timur Borneo disebut dengan Laut Sulawesi. Ini nama yang disepakati dunia. Bukan Ambalat.
  17. Inilah klaim sepihak Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Perhatikan berbagai blok yang ada di sana.
  18. Dari gambar di twit 17 bisa dilihat Indonesia punya banyak klaim, Malaysia juga punya dan ada yang tumpang tindih.
  19. Bagian yang diarsir tebal itu saja yang merupakan kawasan tumpang tindih, jadi bukan di semua Laut Sulawesi.
  20. Dari sekian yang tumpang tindih, hanya sebagian yang bernama Ambalat. Jadi yang disengketakan bukan hanya Ambalat 🙂
  21. Mungkin Anda segera ingin tahu, jadi Ambalat punya siapa? Itu klaim Indonesia tapi klaim sepihak. Malaysia blm tentu setuju.
  22. Lalu solusinya? Tetapkan pembagian laut dulu dengan delimitasi batas maritim baru bisa tahu yang mana milik siapa.
  23. Kita akan bela tanah air sampai titik darah penghabisan! Betul, tapi yang kita bela adalah yang sudah pasti jadi milik kita dong.
  24. Perbedaan klaim Indonesia dan Malaysia saat ini. Perhatikan tumpang tindihnya. Ini yang harus dirundingkan.
  25. Kalau Malaysia datang ke kawasan tumpang tindih ini, kita bilang dia melanggar. Sebaliknya juga gitu 🙂
  26. Apakah pemerintah kita tinggal diam? Tentu tidak. Perundingan sudah 30an kali sejak 2005. Memang ga’ gampang.
  27. Apakah Malaysia kurang ajar? Menurut kita mungkin begitu. Tapi menurut mereka ga tahu ya. Jangan-jangan kita yang dianggap kurang ajar 😀
  28. Apapun itu, yang pasti kita harus siap berunding dengan terhormat. Kalau kita yakin benar, ga’ usah emosi.
  29. Melengkapi diri dengan alutsista juga penting. Bangsa yang mau damai harus siap perang, katanya. Tapi ga’ main ganyang sembarangan juga 😀
  30. Twit ini tak akan membuat Anda jadi ahli jadi jangan pura-pura jadi ahli seperti ahli dadakan di TV itu. Paling tidak ada perspektif lain agar tidak lekas emosi 🙂

PS. Gambar dan pandangan yang ditayangkan di blog ini adalah bagian dari Disertasi S3 saya. Kalau tertarik untuk belajar lebih jauh silakan kontak saya.

Batas Maritim untuk Orang Awam

Pengantar
Belum pernah isu kelautan dibicarakan seheboh ini di Indonesia. Meskipun Indonesia secara geografis dan hukum merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, selama ini isu kelautan lebih sering menjadi pelengkap penderita. Media dan pakar dadakan tiba-tiba membicarakannya jika hanya ada kasus atau sengketa atau insiden. Para pakar itupun biasanya mengatakan “pemerintah selalu reaktif, hanya bertindak jika sudah ada kejadian. Selama ini pemerintah ke mana saja sih?” Yang lebih sering terjadi sesungguhnya adalah para pakar itu yang reaktif, latah berkomentar soal batas maritim jika mendengar berita buruk di TV padahal selama ini tidak pernah melakukan penelitian serius soal batas maritim.

Tulisan ini bukan utuk para pakar, apalagi pakar dadakan. Tulisan ini adalah untuk yang orang soal batas maritim. Jika setelah membaca ini orang awam itu kemudian berpura-pura menjadi pakar dan mendadak, itu adalah efek samping yang bukan merupakan tujuan tulisan ini.

Land dominates the Sea: Darat Dahulu, Lautan Kemudian
Menurut hukum internasional yang dianut bangsa-bangsa di dunia, wilayah dan batas wilayah suatu negara adalah hasil warisan dari penguasa pendahulu, dalam hal ini para penjajah. Prinsip ini disebut dengan uti posidetis juris yang juga mendasari konsep kewilayahan di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Belanda, demikian pula wilayah Malaysia adalah warisan dari Inggris. Menariknya, secara umum wilayah yang ‘tidinggalkan’ oleh penjajah adalah wilayah darat. Artinya, wilayah pasti suatu negara yang baru merdeka umumnya meliputi daratan, sedangkan lautannya akan diatur kemudian.

Penting untuk memahami prinsip land dominates the sea yang kurang lebih berarti bahwa suatu negara menguasai daratan lalu dari penguasaan atas daratan itu dia berhak juga menguasai laut. Yang perlu diingat, penguasaan atas laut itu mengikuti kaidah tertentu yang terkiat dengan Jarak dan bentuk dasar laut, misalnya. Hal ini tentu berbeda dengan daratan yang hanya berpedoman pada kaidah warisan dari pendahulu atau penjajah. Maka dari itu, jika berbicara soal wilayah daratan, jarak menjadi tidak berpengaruh. Misalnya, jauh atau dekatnya jarak bukan faktor penentu apakah suatu pulau merupakan bagian dari suatu negara atau tidak. Itulah yang bisa menjelaska mengapa Pulau Christmas yang dekat sekali dengan Jawa (sekitar 350 km) menjadi bagian dari kedaulatan Australia yang jaraknya 1500 km dari Pulau Christmas. Jarak bukan penentu.

Untuk bisa mengatakan “ini laut kita”, sebuah negara harus melakukan pengukuran menurut kaidah hukum yang berlaku. Sebelum batas terluar kawasan laut itu ditetapkan atau sebelum batas dengan negara tetangga itu ditetapkan, sebuah negara tidak bisa mengatakan “ini laut kita”. Jikapun bisa, itu bisa jadi adalah klaim sepihak yang masih memerlukan perundingan dengan negarala lain. Ingat, kewenangan suatu negara terhadap laut adalah konsekuensi dari kedaulatannya atas daratan. Land dominates the sea, daratan dahulu, lautan kemudian.

Kedaulatan dan Hak Berdaulat
Terkait dengan ruang dan kawasan negara, istilah kedaulatan (sovereignty) itu berbeda dengan hak berdaulat (sovereign rights). Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas wilayah (territory) yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial. Laut teritorial adalah kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut (22 km) dari garis pangkal. Gambar 1 berikut menggambarkan zona maritim suatu negara yang dikurkur dari garis pangkal. Zona maritim yang berbeda itu merliputi: perairan pedalaman, laut teritorial, ZEE, laut bebas, landas kontinen (dasar laut) dan Kawasan (the Area).

zonamaritim

Gambar 1 Kawasan maritim yang bisa diklaim negara pantai menurut UNCLOS

Di luar laut teritorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) tetapi hak berdaulat (sovereign rights). Hal ini sering dipahami secara kurang tepat oleh masyarakat umum. Kedaulatan dan hak berdaulat adalah dua hal yang berbeda dan itu jelas definisinya dalam konteks hukum internasional. Pada kedaulatan, berlaku kekuasaan penuh atas wilayah (territory) dan di sana berlaku hukum nasional. Sementara itu, pada hak berdaulat, tidak berlaku kekuasan penuh tetapi hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau territory. Dalam hal ini, di ZEE, misalnya, Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.

Limits and Boundaries: Batas Terluar Zona Maritim dan Batas Maritim
Sebelum berbicara tentang batas maritim, perlu memahami hak atau kewenangan suatu negara pantai (coastal State) seperti Indonesia atas kawasan laut. Seperti yang disampaikan sebelumnya, sebuah negara pantai berhak atas laut territorial (hingga 12 mil laut), zona tambahan (hingga 24 mil laut), ZEE (hingga 200 mil laut), dan landas kontinen atau dasar laut yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut. Ini berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dari mana lebar zona maritim ini diukur? Dari garis pangkal. Garis pangkal ini bisa berupa garis pantai ketika air surut atau bisa juga berupa garis lurus yang menghubungkan titik paling tepi pulau-pulau terluar. Indonesia, dalam hal ini, berhak atas garis pangkal demikian yang disebut garis pangkal kepulauan. Gambar 2 berikut mengilustrasikan secara teoritis kawasan maritim yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai seperti Indonesia.

kepulauan

Gambar 2 Kawasan maritim yang bisa diklaim negara pantai (kepulauan) menurut UNCLOS

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa luas laut yang bisa diklaim sangatlah luas menurut UNCLOS, jauh lebih luas dari daratannya sendiri. Meski demikian, mungkinkah sebuah negara bisa mengklaim laut yang begitu luas? Tentu tidak mungkin karena di sekitarnya pasti ada negara tetangga yang juga memiliki hak yang sama. Artinya, meskipun suatu negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut, negara tersebut tentu tidak bisa mengklaim semuanya jika tetangganya berada kurang dari 2 x 200 mil laut darinya. Bukankah negara tetangganya juga berhak atas 200 mil laut ZEE? Di Selat Malaka, misalnya, Indonesia tidak mungkin mengkalim ZEE hingga 200 mil laut karena jarak Indonesia dengan Malaysia kurang dari 2 x 200 mil laut. Dalam situasi sperti ini harus dilakukan pembagian laut yang dikenal dengan istilah delimitasi atau penetapan batas maritim. Artinya, suatu negara tidak bisa mengatakan “Ini laut saya” sebelum adanya proses delimitasi yang disepakati semua pihak. Secara hukum, pernyataan suatu negara seprti “kami akan pertahankan setiap jengkal laut kami” belum bermakna apa-apa jika belum ada garis batas yang membagi laut di antara negara tersebut dan tetangganya.

Karena posisi geografisnya yang berdekatan, tidak mungkin ada negara di dunia yang bisa mendapatkan semua zona maritim seperti yang ditentukan UNCLOS tanpa berurusan dengan negara tetangganya. Karena sama-sama berhak dan jaraknya yang berdekatan, negara-negara pantai harus berbagi laut yang disebut dengan delimitasi maritim, seperti diilustrasikan pada Gambar 3.

delimitasi

Gambar 3 Prinsip delimitasi batas maritim (Sumber: diadaptasi dari Arsana (2007)).

Karena posisi geografisnya yang berdekatan dengan negara lain, Indonesia memiliki klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Artinya, berdasarkan UNCLOS, Indonesia wajib menetapkan batas maritim dengan kesepuluh negara tetangga tersebut. Indonesia sudah mulai menetapkan batas maritim sejak tahun 1969 dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Sejak itu, beberapa batas maritim juga disepakati dengan India, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia, Filipina, meskipun belum tuntas. Sementara itu belum ada batas maritim yang disepakati dengan Palau dan Timor Leste. Gambar 4 mengilustrasikan Indonesia dengan sepuluh tetangga dan batas maritim yang sudah, sedang ataupun akan ditetapkan dengan negara tetangga.

kedaulatan

Gambar 4 Peta Batas Maritim Indonesia: Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Jika sudah diatur mengapa tidak segera saja dilakukan delimitasi? Mengapa tidak tetapkan saja garisnya menurut petunjuk hukum? Ternyata tidak semudah itu. Hukum yang mengatur delimitasi batas maritim tidak secara spesifik menyebut metode dan cara penetapan garis. Untuk ZEE atau landas kontinen, misalnya, disebutkan kedua belah pihak harus menetapkan batas maritim untuk mencapai “solusi yang adil” (Pasal 74). Solusi yang adil ini kemudian menjadi bahan perdebatan dalam setiap negosiasi yang membuat prosesnya bisa sangat lama.

Delimitasi batas maritim dilakukan secara bilateral melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi atau melalui pengadilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ) atau International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Cara apapun yang ditempuh, penetapan batas maritim tidak bisa dilakukan dengan cepat. Rekor terlama Indonesia adalah menyelesaikan batas maritim dalam waktu sekitar 25 tahun dengan Vietnam di Laut China Selatan. Yang cukup cepat adalah batas maritim dengan Singapura (segmen barat) yang diselesaikan dalam waktu sekitar lima tahun. Artinya, akan ada periode yang cukup lama Indonesia hidup berdampingan dengan tetangga tanpa batas maritim yang pasti.

Pada saat artikel ini ditulis, Indonesia masih harus menyelesaikan banyak segmen batas maritim di lokasi berbeda. Meskipun sudah ada garis batas, misalnya antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, garis tersebut hanya membagi dasar laut (landas kontinen), tidak membagi perairan (ZEE). Akibatnya, garis tersebut tidak bisa dijadikan pedoman dalam memantau aktivitas nelayan yang terjadi di air, bukan di dasar laut.

Jika batas maritim (terutama ZEE) belum ada, bagaimana mungkin terjadi pelanggaran batas oleh nelayan? Batas mana yang dilanggar? Inilah cikal bakal persoalannya. Sebelum menetapkan batas maritim, Indonesia dan negara tetangga biasanya memiliki pendapat sendiri terkait lokasi batas maritim yang tepat menurut masing-masing negara. Masing-masing memiliki klaim batas maritim sepihak yang hampir pasti berbeda satu sama lain. Umumnya, klaim Indonesia dan negara tetangga akan membentuk kawasan maritim tumpang tindih (overlapping claim). Artinya akan ada kawasan maritim tertentu yang diklaim oleh Indonesia maupun negara tetangga. Untuk menegaskan klaim tersebut, umumnya masing-masing negara akan melakukan patroli atau penjagaan yang tugasnya melarang atau menangkap pihak lain yang datang atau beraktivitas di kawasan tersebut. Patroli ini akan berpedoman pada sebuah peta yang menggambarkan klaim sepihak sebagai batas terluar kawasan maritim negaranya. Sementara itu, nelayan dari negara tetangga menggunakan peta sendiri yang juga menggambarkan klaim sepihak negaranya. Di sinilah biasanya nelayan menjadi ‘korban’, ditangkap padahal yang dilanggar adalah garis yang ditetapkan sepihak. Ilustrasi situasi ini bisa dilihat pada Gambar 5 berikut.

tumpangtindih

Gambar 5 Klaim sepihak A dan B yang menimbulkan kawasan tumpang tindih

Artinya, pelanggaran yang dimaksud sesunggunya adalah pelanggaran atas klaim sepihak, bukan pelanggaran atas garis kesepakatan bersama. Nelayan dari negara A ditangkap karena ‘melanggar’ garis batas yang merupakan klaim sepihak negara B, demikian pula sebaliknya. Jika petugas patroli bertemu di kawasan klaim tumpang-tindih tersebut bukan tidak mungkin terjadi bentrokan karena keduanya merasa berpatroli di kawasan maritimnya sendiri. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi bulan Agustus 2010 saat petugas Indonesia menangkap 7 nelayan Malaysia dan kemudian 3 petugas Indonesia ditangkap oleh petugas Malaysia di perairan Tanjung Berakit.

Apa yang perlu dilakukan? Yang utama adalah mempercepat proses delimitasi batas maritim agar pembagian laut menjadi jelas. Dalam pasal 74 atau 83 UNCLOS disebutkan bahwa jika belum dicapai kesepakatan maka negara bersangkutan wajib membuat kesepakatan sementara yang bersifat praktis namun tidak boleh merugikan delimitasi final di kemudian hari. Salah satu implementasi dari aturan ini misalnya adalah membuat kawasan klaim tumpang tindih sebagai kawasan yang dikelola bersama. Artinya, nelayan dari kedua negara berhak melakukan penangkapan ikan dengan mengikuti aturan tertentu. Alternatif lain adalah membebaskan kawasan tumpang tindih tersebut dari aktivitas apapun. Dengan demikian, tugas kedua negara bukanlah menangkap para ‘pelanggar’ tetapi memastikan tidak ada yang masuk kawasan tumpang tindih tersebut. Kedua alternatif ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang jelas, membiarkan nelayan selalu tertangkap di kawasan klaim maritim tumpang tindih bukanlah pilihan terbaik meskipun kehadiran mereka, dalam beberapa hal, bisa menguatkan klaim. Kesimpulannya, istilah ‘pelanggaran’ yang dilakukan oleh nelayan Indonesia maupun negara tetangga di kawasan perbatasan belum tentu merupakan pelanggaran atas garis kesepakatan. Seringkali nelayan ditangkap karena melewati garis yang dikalim secara sepihak oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, menetapkan batas maritim harusnya menjadi agenda prioritas.

Dengan ini, kini bisa dipahami bahwa Indonesia sudah menetapkan batas maritim dengan beberapa negara tetangga. Meski demikian, masih banyak segmen batas maritim yang belum tutas diselesaikan dengan negara tetangga. Untuk segmen batas yang belum disepakati secara tuntas dengan negara tetangga, Indonesia sudah punya pandangan sendiri terhadap garis batas maritim yang diinginkan. Inilah yang dituangkan dalam Peta NKRI. Artinya, kita semua harus paham jika melihat peta itu, mana yang merupakan garis yang sudah disepakati, mana yang merupakan klaim Indonesia secara sepihak dan masih perlu kesepakatan dengan negara lain. Dengan begini, kita sesungguhnya tahu, bahwa istilah “laut kita” tidak sepenuhnya bermakna secara hukum jika batasnya belum jelas. Meski demikian, secara politik itu disampaikan dalam rangka memperkuat klaim.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak berlebihan jika kita menginginkan Indonesia sebagai kiblat dalam urusan kelautan dan kemaritiman. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami dengan baik persoalan kelautan ini berdasarkan kaidah ilmu, teknis dan hukum yang sesuai. Tidak elok jika kita berteriak membela dan menjaga laut jika kita bahkan tidak paham aturan-aturan dasar yang mengatur soal laut. Kita bisa mengatakan “mari manfaatkan sumberdaya di laut kita dengan optimal” jika kita tahu dengan pasti batas kewenangan kita atas laut. Kita bisa mengatakan bahwa tetangga kita mencuri ikan di laut kita jika kita tahu dengan persis bahwa batas maritim antarnegara sudah ditetapkan dengan kesepakatan. Batas maritim memang tidak sederhana tetapi manusia Indonesia tidak bisa lepas hidupnya dari pembicaraan itu. Memiliki pemahaman dasar yang baik, meskipun sederhana, sangat amat disarankan. Tidak untuk menjadi pakar, apalagi dadakan, tetapi untuk bisa bereaksi dengan tepat dan tidak menjadi korban nasionalisme yang penuh emosi. Mari kita bela kedaulatan dan hak berdaulat kita di laut dengan nasionalisme cerdas.

PS. Tulisan ini adalah modifikasi dari tulisan sebelumnya yang pernah tayang dalam bentuk PDF di blog ini.

Lelaki Pengelana

Aku lelaki pengelana yang bepergian tidak saja dari satu tempat ke tempat lain tetapi juga dari satu peradaban ke peradaban berikutnya. Aku menuai badai yang menerpa layarku untuk merelakan diri terombang ambing di satu titik Samudera tak bertuan. Aku menyisir pantai yang lengang, melacak jejak kebijaksanaan abadi seraya mengabadikan tinggalan tinggalan yang gugup nan rapuh.

Aku berkelana dipandu bintang, disemangati angin yang bergemuruh dan dilecut terik matahari yang menikam kemalasan. Aku mandi tetasan air yang mengalir dari gemercik suara yang berasal dari senda gurau para cendikia. Aku berbekal tongkat para santri yang mudah lantak dan luluh tapi berjaya tanpa keluh meski terik tak kunjung teduh. Aku berjalan di kesunyian, saat sendiri dan sepi menjadi satu satunya kebisingan. Saat senyap menjadi perdebatan yang paling hakiki, bahwa lawan sejati adalah keyakinan akan senyap yang penuh cerita.

Aku berkelana, tidak untuk meninggalkan kepatutan tetapi untuk berburu satu wasiat nan waskita. Aku meniti pematang yang gelap atau lorong lorong yang berdebu dan kehilangan gairah, bukan untuk menyembunyikan diri tetapi untuk menemukan keniscayaan yang lama hilang. Di suatu titik waktu aku kembali. Kembali pada gairah cemara atau aroma pagi yang basah di sebuah kita yang kerap gelisah. Dan tak ada satupun yang lebih melenakan, dari senyum seorang gadis kecil yang berlari dan menghantamku tanpa ampun dengan tumpukan rindu yang sengaja tak dipatut patutkannya.