Ada Apa dengan Ambalat?


[sebuah pandangan]

I Made Andi Arsana 1

Pengantar
Keputusan Malaysia untuk memberikan konsesi penambangan dan pengelolaan miyak di kawasan Ambalat kepada Royal Dutch Shell dan perusahaan lain pada bulan Februari 2005 telah mengundang reaksi yang cukup keras dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Malaysia yakin Ambalat berada di dalam teritori mereka. Sementara itu, Indonesia sendiri yakin bahwa Ambalat adalah bagian dari Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta historis bahwa Ambalat dulunya adalah bagian dari Kesultanan Bulungan yang akhirnya menjadi bagian Indonesia sejak kemerdekaan. Argumentasi semacam ini dikenal sebagai argument rantai kepemilikan atau chain of title.

Reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat bisa dipahami karena belum lagi sembuh luka bangsa Indonesia dengan terlepasnya dua pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, kini Malaysia mencoba ‘merebut’ wilayah lain yang diyakini sebagai wilayah Indonesia. Meskipun secara historis kedua pulau tersebut juga bagian dari Kesultanan Bulungan, toh akhirnya International Court of Justice (ICJ) memenangkan Malaysia. Keputusan ini, salah satunya, karena Pemerintah Indonesia terbukti gagal memberi perhatian kepada pengelolaan lingkungan kedua pulau tersebut (www.media-indonesia.com, 4 Maret 2005). Akankah si kaya minyak Ambalat bernasib sama dengan kedua kakaknya, Sipadan dan Ligitan? Nampaknya Pemerintah Indonesia perlu berjuang ekstra keras dan luar biasa hati-hati dalam menghadapi persoalan ini.

Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Konvensi 1891
Untuk menyelesaikan persoalan klaim yang tumpang tindih ini, harus dilihat kembali rangkaian proses negosiasi antara kedua negara berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Pulau Kalimantan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1974 (menurut Departeman Luar Negeri). Diketahui secara luas bahwa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, di mana Ambalat berada, memang belum terselesaikan secara tuntas. Ketidaktuntasan ini sesungguhnya sudah berbuah kekalahan ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia.
Jika memang belum pernah dicapai kesepakatan yang secara eksplisit berkaitan dengan Ambalat maka perlu dirujuk kembali Konvensi Batas Negara tahun 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris sebagai penguasa di daerah tersebut di masa kolinialisasi. Konvensi ini tentu saja menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perlu diteliti apakah Konvensi tersebut secara eksplisit memuat/mengatur kepemilikan Ambalat. Hal ini sama halnya dengan penggunaan Traktat 1904 dalam penegasan perbatasan RI dengan Timor Leste.

Pengakuan Peta Laut
Di berbagai media diberitakan bahwa Malaysia mengklaim Ambalat menggunakan peta (laut) yang diproduksi tahun 1979. Menutur Prescott (2004), peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara kesuluruhan melewati median line. Deviasi maksimum pada dua sekor sekitar 5 mil laut. Nampaknya dalam membuat klaim dasar laut ini Malaysia telah mengabaikan beberapa titik garis pangkal Indonesia yang sudah sah.

Di luar pandangan tersebut di atas, perlu ditinjau secara detail bagaimana sesungguhnya sebuat peta laut bisa diakui dan sah untuk dijadikan dasar dalam mengklaim suatu wilayah. Tentang hal ini, Clive Schofield, mantan direktur International Boundary Research Unit (IBRU) berpendapat bahwa “peta laut tertentu harus dilaporkan dan diserahkan ke PBB, misalnya peta laut yang memuat jenis garis pangkal dan batas laut. Namun begitu suatu Negara yang megeluarkan peta laut tentu saja tidak bisa memaksa Negara lain kecuali memang disetujui.”
Intinya, penggunaan peta laut tahun 1979 oleh Malaysia harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan hukum yang bisa diterima. Jika peta laut ini hanya memenuhi kepentingan dan keyakijan sepihak saja tanpa memperhatikan kedaulatan Negara tetangga, jelas hal ini tidak bisa dibenarkan.

Penyelesaian Konflik
Sayang sekali, sebagai salah satu sumber hukum yang bisa diacu, Konvensi 1891, nampaknya tidak akan membantu banyak dalam penyelesaian kasus ini. Seperti halnya Sipadan dan Ligitan, Konvensi ini kemungkinan besar tidak akan mengatur secara tegas kepemilikan Ambalat. Hal ini terjadi karena Konvensi 1891 hanya menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda sepakat mengakui garis batas yang berlokasi di garis lintang 4° 10’ ke arah timur memotong Pulau Sebatik tanpa lebih rinci menyebutkan kelanjutannya. Tentu saja ini meragukan karena Ambalat, seperti juga Sipadan dan Ligitan berada di sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud. Jika garis tersebut, sederhananya, diperpanjang lurus ke timur, memang Ambalat, termasuk juga Sipadan dan Ligitan akan berada di pihak Indonesia. Namun demikian, menarik garis batas dengan cara ini, tanpa dasar hukum, tentu saja tidak bisa diterima begitu saja.

Melihat kondisi di atas, diplomasi bilateral memang nampaknya jalan yang paling mungkin. Meskipun mengajukan kasus ini ke badan internasional seperti ICJ, adalah juga alternatif yang baik, langkah ini tidak dikomendasikan. Mengacu pada gagasan Prescott, ada tiga hal yang melandasi pandangan ini. Pertama, kasus-kasus semacam ini biasanya berlangsung lama (bisa 4-5 tahun). Artinya, ini akan menyita biaya yang sangat besar, sementara negosiasi antarnegara mungkin akan lebih produktif. Hasan Wirajuda mengakui, total biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan Sipadan dan Ligitan mencapai Rp 16 Milyar (Tempo, 23 Desember 2002). Kedua, pengadilan kadang-kadang memberikan hasil yang mengejutkan. Keputusan the Gulf of Fonseca adalah contoh yang nyata. Pertama, pengadilan memutuskan bahwa historical bays bisa dibagi oleh dua atau lebih negara. Kedua, pengadilan mengijinkan, Honduras, yang jelas-jelas terisolasi dalam Gulf oleh El Salvador dan Nicaragua, untuk mengklaim laut dan dasar laut di samudera Pasifik. Ketiga, kadang-kadang argumen pengadialan dalam membuat keputusan terkesan kabur sehingga sulit dimengerti.

Langkah Selanjutnya
Ada beberapa pelajaran penting yang semestinya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ini. Kejadian ini nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas Negara, dalam hal ini batas laut, tidak saja dengan Malaysia tetapi dengan seluruh Negara tetangga. Saat ini tercatat bahwa Indonesia memiliki batas laut yang belum tuntas dengan Malaysia, Filipina, Palau, India, Thailand, Timor Timur, Sigapura, Papua New Guinea, Australia, dan Vietnam. Bisa dipahami bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan berat, termasuk bencana alam yang menyita perhatian besar. Saat inilah kemampuan pemerintah benar-benar diuji untuk dapat tetap memberi perhatian kepada persoalan penting seperti ini di tengah goncangan bencana.

Hal penting lain yang mendesak adalah melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia termasuk melakukan pemberian nama (tiponim). Sesungguhnya hal ini sudah menjadi program pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan sejak cukup lama, namun kiranya perlu diberikan energi yang lebih besar sehingga bisa dituntaskan secepatnya. Jika ini tidak dilakukan, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau akan kehilangan satu per satu pulaunya karena diklaim oleh bangsa lain tanpa bisa berbuat banyak.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dasar sejarah saja tidak bisa dijadikan pegangan dalam menelusuri kepemilikan sebuah wilayah. Lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah salah satu bukti nyata untuk hal ini. Diperlukan adanya bukti hukum yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya sistematis untuk memelihara secara administrai daerah yang dipersoalkan. Hal ini, salah satunya, dilakukan dengan menarik pajak bagi penduduk setempat, dan mengeluarkan peraturan-peraturan lokal yang berkaitan dengan wilayah sengketa. Didirikannya resor-resor wisata oleh Malaysia di Sipadan dan Ligitan adalah salah satu kekuatan yang akhirnya mengantarkan Malaysia pada suatu kemenangan, disamping isu pengelolaan lingkungan.

Penutup
Apapun cara yang ditempuh, kedua belah pihak wajib saling menghormati dengan menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Pemahaman yang baik dari segi ilmiah, teknis dan hukum yang baik oleh kedua pihak diharapkan akan mengurangi langkah-langkah provokatif yang tidak perlu. Pemahan seperti ini tentu saja tidak cukup bagi pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas untuk bisa memahami dan mendukung terwujudkannya penyelesaian yang adil dan terhormat.

Footnotes
1Peneliti di Pusat Penelitian Batas Wilayah UGM-Bakosurtanal, sedang menyelesaikan studi di UNSW, Sydney, Australia

About these ads

12 thoughts on “Ada Apa dengan Ambalat?

  1. Saudara Andi,
    Terima kasih kerana memberi penerangan yang begitu baik berkenaan isu yang berlaku di Ambalat. Sememangnya ramai yang masih tidak faham berkenaan isu ini. Bahkan tidak ramai yang mengetahui dimana terletaknya wilayah Ambalat. Daripada peta2 di internet yang saya sempat teliti, memang kedudukannya agak jauh dari Sabah, Malaysia. Namun saya bukanlah orang yang pandai dalam hal wilayah lautan ini. Terpulang pada hasil rundingan antara kedua pemerintah Malaysia dan Indonesia. Diharap saudara dapat melanjutkan lagi perbincangan secara fakta yang saya rasa saudara mempunyai ilmu dan kebolehan. Dengan cara ini, saya rasa ianya amat menyenangkan untuk mengetahui berkenaan fakta sebenar dan mampu kita bincangkan secara ilmiah dan bukan secara emosi. Sekurang-kurangnya kita beroleh pahala kerana membicarakan ilmu. Terima kasih..

  2. Mas Made, penjelasan anda memberikan akar permasalahan dari sudut hukum, namun pandangan saya masih banyak hal di luar hukum yang patut dipertanyakan dan tentunya kasus ambalat masih berkaitan dengan banyak masalah dan kepentingan politik internasional ataupun nasional terhadap kasus ambalat. Jadi, Indonesia jangan pandang sebelah mata kasus ini karena menyangkut harga diri bangsa dan masa depan bangsa. Tolong, jangan hanya perkaya dirimu dan mengorbankan harga diri bangsa dan negara. anda berada disana karena KAMI (RAKYAT INDONESIA) inga…ingaa… disana anda bekerja untuk kami bukan untuk perut anda dan…. (anda dapat menjawab sendiri).

  3. Bung Anonymous,
    Setuju sekali bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap remah. Memang mereka yang duduk di pemerintahan seharusnya benar-benar memiliki komitmen. Harapan saya, dengan memahami secara lebih komprehensif, masyarakat tidak akan salah mengambil langkah dalam menyikapi persoalan ini. Merdeka!!!

  4. Sdr Made
    Alangkah baiknya sekiranya seluruh bangsa indonesia terutama sekali mereka di DPR/DPM juga mempunyai ilmu seperti anda yang bisa berbincang secara ilmiah dan bukan emosional tapi sungguh sediah bila orang-orang seperti pak joko dan zainal arief (sebenarnya tidak arif)mahu menyelesaikan kasus ini secara menggunakan otot semata-mata tanpa mahu mempertajamkan otak

  5. Harapan saya masalah ambalat harus diselesaikan secara damai adil jangan sampai terjadi kekisruhan kita haru pandang kedepan malaysia dan Indonesia sangat saling memerlukan semenjak dari dahulupun malaysia dan indonesia sebuah bangsa serumpun yang kata malaysia ambalat dia punya dan indonesia bilang dia punya ini dengan jelas masalah yang sungguh serius dan rumit keberadaan ambalat diperbatasan ambalat bukan pulau ambalat adalah zon maritim yang terletak di perbatasan kita sama sama berdoa semoga para juru runding kita bekerja dengan semaksimal mungkin supaya ambalat jangan sampai jatuh kepada yang bukan haknya kita sama sama meberi masukan dan dukungan moril yang boleh meluruskan keadaan yang sebenarnya ambalat belum pasati milik siapa kerana masing masing dia punya pulau linggitan dan simpadan harus kita jadikan tolak ukur jangan mengangap remeh permasalahan ini buktinya linggitan dan simpadan jatuh kepada malaysia kerana indonesia klah cepat memperhatikan keadaan linggitan dan simpadan dan membuktikan bahwa linggitan dan simpadan telah diduduki malaysia dan telah dimajukan saya harap indonesia harus mengambil hikmah kejadian linggitan dan simpadan supaya jangan terulang lagi seperti itu .

  6. Banyak orang tidak tahu permasalahan ambalat secara ‘detail’ yang tahunya terus menerus meneneriakkan ‘ganyang malaysia’. Cuba tanya segolongan yang meneriakkan slogan ini.. saya percaya kebanyakkannya masih yang tidak tahu apakah ambalat itu sebenarnnya. Banyak yang ikut-ikutan semata-mata sebagai hiburan sahaja. PERCAYALAH….

  7. Setelah sipadan ligitan , sekarang ambalat .. no way man …
    AMBALAT MILIK INDONESIA …
    Masak Mau di gerogoti ? east timor, sipadan ligitan , bentar lagi ambalat, trus mengkudu, trus west papua

    MERDEKA !!!

  8. Heloo. kami dari lembaga studi tanah air, memiliki peta2 jaman belanda thn 1867-1946. termasuk batas2 antar indo dgn negara tetangga. termasuk peta ligitas-sipadan. memang dlm peta tsb tidak jelas garis batas indo dgn malay, krn lom selesai perjanjian belanda dgn inggris. petatsb masih tersimpan di t4 kami. dan jg peta daerah2 indonesia yg lainnya. bila ada yg minat utk melihat peta2 buatan belanda dan yg telah di release oleh AMS US Army thn 1942-1946. silahkan hub saya di e-mail : ard_75@yahoo.com. terima kasih. ardi

  9. Mas Made, trim’s atas penjelasanya lengkap banget. Saya Mudrikan, Penduduk pulau Sebatik (5 mil dari kepulauan Ambalat).
    Saya bermaksud mengambil sedikit ide dan meminta izin kepada Mas, agar tulisan Mas bisa jadi referensi saya untuk jadi opini di harian surat kabar. Sblumnya Thanks

    http://www.friendster.com/mudrikan

  10. Kenapa malasia Propokasi terus indonsia dengan ambalatnya?

    malasia butuh ekplorasi minyak untuk di jual kenegara berkembang karena negara berkembang sangat membutuhkan minyak (baca negara berkembang sedang krisis minyak termasuk negara amerika)

    potensi yang dilihat dan bisa di ambil oleh malasyia

    1 ambalat setelah ligitan dan sipadan sebagai sumber minyak terbesar yang harus di kuasai hanya tinggal permasalahan yang terbentur pada perbatasan yang di atur pbb atau lembaga lainya

    Strategi yang di lakukan malsyia

    1. Membangun hubungan bilateral untuk mendapatkan dukungan dari negara2 yang menjadi target dengan cara Malaysia memberikan tawaran konsesi penambangan dan pengelolaan miyak di kawasan Ambalat kepada Royal Dutch Shell dan perusahaan lain pada bulan Februari 2005. sebagai agen distibutornya negara berkembang yang sedang memnutuhkan minyal (amerika, belanda, inggris dll)

    2. strategi Malaysia menciptakan konflik tentang perbatasan agar menjebak indonesia untuk digiring masuk dalam meja perundingan melalui diplomasi bilateral karena malasyia yakin akan menang dan mendapat dukungan dari negara yang sedang membutuhkan minyak dan malasia yakin jika indonesia masuk kesitu akan kalah seperti ligitan dan sipadan, dan malasyia yakin indonesia akan memlih jalur diplomasi dari pada perang karena malasyia tau dan dapat menilai secara ekonomi dan politik indonesia lemah dilihat dari startegi taktik malasyia yang selama ini di praktekan di indonesia dengan cara propokasinya ataupun dilihat ekonomi politik indonesia sendiri

    Konflik yang di bangun dengan tahapan tahapan propokasi Budaya, hasil karya, pelecehan dari artis hingga TKI dengan hukuman2nya atau disiksa pulang dengan hilang organ tubuh, bahkan hilang ingatan dan pulang dengan peti mati, warga indonesia di jadikan polisi, lalau di budayakan dengan penyubatan terhadap orang indonesia menjadi indon, pelanggaran perbatasan dan penangkapannya serta di lecehkannya petugas kementrian di tankap di borgol dan di pake baju tahanan terus di ganti dengan nelayan malasia yang menjadi maling

    dilihat dari propokasi yang dilakukan seperti di atas tersebut oleh malasyia menjadi ukuran secara moral rakyat indonesia lemah karena sedikit dari seluruh masyarakat secara umum yang peduli yang lalu itu menjadi tolak ukur malasyia sebagai lemahnya indonesia

    contoh : berapa jumlah rakyat indonesia yang peduli ketika ada TKW meninggal di antarkan oleh peti mati karena penyiksaan padahal TKW tersebut mendapat julukan pahlawan devisa yang menjadi pendapatan terbesar kedua untuk APBN yang di alokasikan untuk subsidi pendidikan, BBM, Listrik, dll, yang dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia ( dari pejabat dan politikus, tentara dan polisi, mahasiswa dan rakyat biasa)

    contoh yang kedua : ketika sby mencabut subsidi buat rakyat seperti Pendidikan, BBM, TDl dll sedikit sekali masyarakat yangyang terlibat untuk mengkritik itu padahal malasyia tau itu akan menyengsarakat rakyat indonesia

    malasyia menilai masyarakat indonesia dari pejabat dan politikus sibuk dan ribut dengan masalah kepentinganya sendiri dari urusan korupsi dan pasilitas2 kemewahannya

    mahasiswanya juga sama ribut dengan kepentingan pribadi demi mengejar intelektualitasnya dan gerakan islamnya pun ribut dengan permasalahan moral dsb

    Dan tentara indonesia sedikit lemah dalam hal kesejahteraan dan lemah dalam persenjataan karena negara tidak mampu membiayai untuk menambah jumlah tentara dan mempersenjatai dengan teknologi karena anggaranya habis di korupsi

    sementara moral TNI pun korup dan sibuk menjadi calo dan boking memboking, yang hanya bisa nya melawan dan berhadapan bahkan bisanya membunuh rakyatnya sendiri

    jadi kesimpulanya bagi malasyia jika indonesia di ajak dengan jalur diplomasi maka malasyia yakin akan menang dan indonesia tidak akan mampu perang karena TNI nya lemah secara ekonomi dan morah

    terus rakyatnya juga sudah ga ada kepedulian kalaupun ada sedikit dan kalaupu ada spontanitas dari milisi sipil yang ga bersenjata pasti lemah dan akan kalah.

    maksud dari tulisan ini saya ingin mengajak kita semua intropeksi diri agar kita lebih bijak menganalisa ini untuk melihat letak permasalhannya dari mana berasal
    apakah memang malasyia atau pemerintah kita atau bahkan kitanya sendiri sebagai rakyat indonesia ?

    saya tidak punya maksud apapaun dengan tulisan ini hanya saya ingin mengajak untuk melihat masalah ini dari semua sisi agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna karena saya hanya manusaia biasa sebagai buruh yang menjadi korban PHK

Bagaimana menurut Anda? What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s